PP ini mengatur mengenai penyempurnaan yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yaitu antara lain pada Penggunaan, …

diartikan bahwa Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari Keuangan Negara, sehingga diperlukan dasar hukum yang mengatur mengenai pengelolaan BMN. Definisi BMN …

PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2023年11月8日 · Pengelolaan BMN menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Hal ini terbukti dari masih …

(1) Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. …

Arahnya dari langkah-langkah penertiban BMN (inventarisasi dan penilaian) tersebut adalah bagaimana pengelolaan aset negara di setiap pengguna barang menjadi lebih akuntabel dan …

2023年4月10日 · Perencanaan kebutuhan BMN merupakan bagian yang terintegrasi dari Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang disusun dengan …

2024年8月27日 · Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, hingga …