Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah T.E.U. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

2024年3月16日 · Konsolidasi tanah menjadi strategi yang relevan dalam penataan tanah perkotaan. Dengan sistem pelaksanaan yang tepat dan upaya optimalisasi yang terus menerus, diharapkan dapat menciptakan lingkungan perkotaan …

2022年10月1日 · Konsolidasi tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Hal ini untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha

Tujuan konsolidasi tanah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan KBPN 4/1991 adalah untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah. Sedangkan sasaran konsolidasi tanah adalah terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur (BPN, 1991).

KONSOLIDASI TANAH (KT) Kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat KONSOLIDASI TANAH ...

Konsolidasi tanah sebagai metode pengadaan tanah untuk pembangunan, sebenarnya sudah dilakukan cukup lama di Indonesia yaitu 1983 di Kawasan Renon Denpasar Provinsi Bali. Secara normatif, konsolidasi tanah baru diatur pada Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi tanah, yaitu: kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali