Gejolak politik di internal Partai Golkar Riau semakin memanas setelah beredarnya foto Kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama SF Hariyanto yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

PELAKU PENEMBAKAN - Kapolres Lamongan, AKBP Bobby A Condroputra, merilis insiden penembakan dengan dua tersangka setelah motif aksinya terungkap. Hanya karena tak terima disalip saat sama-sama ...

Alasan kepemilikan senjata, pelaku beralasan karena ia pernah bercita-cita sebagai anggota polri. Tersangka juga memiliki KTA polisi palsu saat ditahan Lapas Bojonegoro. "Dari hasil pendalaman, pelaku ...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memastikan tunjangan kinerja (tukin) 2025 bagi dosen aparatur sipil negara (ASN) telah mendapatkan kepastian ...

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap telah mendatangkan Peraturan Pemeritah (PP) Nomor 11 Tahun 2025. Kebijakan ini mengatur tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 Aparatur ...

tirto.id - Kapan THR untuk TNI, Polri, dan ASN bakal cair jelang Lebaran 2025? Simak keterangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang baru saja ditandatangani Presiden RI ...

Di sisi lain, Rini mengungkapkan selama ini Terhitung Mulai Tanggal atau TMT pengangkatan ASN tidak sama, masing-masing instansi memiliki jadwal sendiri. Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan, pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, dan TNI/Polri sedang diatur.

"Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu, dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran," kata Airlangga dalam keterangan tertulis.

"Pemerintah mengusulkan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau awal 2026," ujarnya di Gedung DPR, Rabu (5/3/2025). Namun, bagi ...

Dalam Permenaker 1 Tahun 2025 terdapat beberapa perubahan substansi, antara lain mewajibkan Pegawai Non-ASN yang bekerja pada penyelenggara negara untuk didaftarkan dalam program JKK dan JKM di BPJS ...