Ketahui makna dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berikut ini. Maknanya mendalam dan sesuai dengan nilai-nilai ... diputuskan dengan memperhatikan nilai-nilai musyawarah untuk ...

Kedudukan Pancasila tertulis di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi, "...maka disusun lah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia ...

Pelajari secara mendalam tentang arti, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pahami peran pentingnya ...

Di era pemerintahan Prabowo-Gibran, terdapat beberapa perubahan kementerian. Ternyata terdapat landasan hukum dibalik dibentuknya kementerian. Landasan hukum kementerian negara Republik Indonesia ...

Lebih lanjut, UUD NRI 1945 mengatur pembagian kekuasaan ini melalui lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi dan ...

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini bersamaan dengan disahkannya Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ... sebagai Dasar Negara". Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ...

Menurut sejumlah akademisi, itu adalah "indikasi undang-undang tidak sah". Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, sejak awal penyusunan, UU Ciptaker menyalahi ...

KOMPAS.com - Fungsi, kedudukan, dan kewenangan lembaga tinggi negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. UUD 1945 adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disahkan ...

Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di Indonesia. Pelajari fungsi, wewenang, dan struktur MA sebagai puncak sistem peradilan nasional.

Pemerintah dinilai tengah berupaya memperluas jabatan bagi militer melalui Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang ...

DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU ... 71 UU Nomor 2 tahun 2024 yang diperlukan untuk menjamin agar perubahan kedudukan provinsi Jakarta diikuti dengan perubahan nomenklatur jabatan ...

dinyatakan bahwa pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.