TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pemeriksa Halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPH LPPOM MUI) mengklarifikasi sejumlah produk minuman bermerek Tuyul, Tuak, ...
Jadi, yang melatarbelakangi pengembalian urusan cap halal ke MUI karena Kemenag belum maksimal mengurusi layanan sertifikasi halal itu. Badan Kemenag yang mengurusi sertifikat halal itu adalah ...
"Khawatirnya ini terjadi kevakuman layanan sertifikasi halal. Maka Pak Menag mengeluarkan kebijakan itu, untuk sementara pelaksanaan tugas itu dikembalikan kepada MUI namun tetap bekerjasama ...
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pemeriksa Halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia ...
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muti Arintawati, menggarisbawahi urgensi uji laboratorium terhadap sertifikasi halal. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan ...
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah merek minuman dengan nama "tuyul", "tuak", "beer", dan "wine" mendapat sertifikat halal yang ...
JawaPos.com- Pelaku usaha berbondong-bondong mengurus sertifikat halal di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Terutama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena animo sangat tinggi, warga ...
Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Ulama Indonesia atau MUI menerbitkan Ketetapan Halal produk Mixue Ice Cream & Tea. Ketetapan Halal tersebut diterbitkan MUI setelah sidang produk halal yang ...
Berdasarkan UU tersebut, proses sertifikasi halal tidak lagi dilakukan secara keseluruhan ditangani Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag, ...
TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia atau MUI menerbitkan ketetapan halal untuk produk Mixue Ice Cream & Tea. Ketetapan tersebut diterbitkan MUI setelah Komisi Fatwa melaksanakan sidang produk ...
jpnn.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang kehalalan produk Mixue Ice Cream & Tea. Ketetapan Halal tersebut ditetapkan dalam sidang fatwa yang dilaksanakan Rabu ...
Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Halal dan Ekonomi Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sholahuddin Al Aiyub merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).